Indonesia Berambisi Mengurangi Emisi, Tetapi Hutan Bengkulu Kembali Ingin Dikurangi

Ambisi dan komitmen Pemerintah Pusat dalam kerja sama bilateral indonesia dan inggris yang berambisi Carbon Net Sing 2030 tidak dibersamai oleh Pemerintah Daerah Bengkulu yang gencar membahas penurunan fungsi dan pelepasan kawasan hutan Provinsi Bengkulu.

Pada 22 Oktober 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Inggris (UK) melalui the Foreign, Commonwealth and Development Office, menandatangani kerja sama di bidang lingkungan dan iklim, khususnya Indonesia’s Folu Net Sink 2030. Kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup UK, Lord Goldsmith.

Kerja sama bilateral ini merupakan bentuk dukungan Inggris tehadap pemerintah indonesia atau dapat diartikan sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Namun tak sejalan dengan ambisi kementrian, Bengkulu hari ini telah tercatat beberapa kali melakukan revisi kawasan hutan. Tahun 1985, kawasan hutan bengkulu seluas 1.157.045 hektar  ditetapkan untuk pertama kalinya melalui SK Mentri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/85.

Tahun 1999 dilakukan revisi kawasan hutan bengkulu pertama menjadi 920.964 hektar melalui SK Mentri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 Tahun 1999. Tahun 2012 dilakukan lagi revisi kawasan hutan bengkulu menjadi 924.631 hektar melalui  SK Mentri Kehutanan Nomor 784 Tahun 2012. Dari dua kali revisi kawasan hutan Provinsi Bengkulu ini, telah mengubah 232.414 hektar kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Secara terperinci, revisi tersebut dilakukan pada seluruh fungsi kawasan hutan yang terlihat sebagai berikut:

Luasan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu

Tahun ini, kawasan hutan Bengkulu kembali dibahas oleh Pemerintah Bengkulu untuk kembali direvisi. Usulan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu pertama kali di ajukan oleh Gubernur Bengkulu Dr.H.Rohidin Mersyah kepada Mentri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan RI pada 08 Januari 2019 dengan Nomor surat 522/011/DLHK/2019. Dalam surat tersebut, Gubernur Bengkulu mengusulkan penurunan fungsi kawasan hutan seluas 15.225,46 hektar dan perubahan menjadi bukan hutan seluas 53.037,68 hektar. Sehingga jika usulan ini dipenuhi, maka kawasan hutan Bengkulu akan kembali berkurang menyisakan 871.593,32 hektar.

Pada kolom usulan, landasan perubahan hutan menjadi bukan kawasan hutan karena adanya penguasaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan telah terbangunnya perkampungan di dalam kawasan hutan. Namun, Berdasarkan hasil analisis yang Genesis Bengkulu lakukan, diduga sedikitnya ada 10 korporasi yang telah membangun kebun di dalam kawasan hutan akan diuntungkan dalam Usulan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu ini. Korporasi tersebut adalah:

Menurut direktur genesis bengkulu, Egi Ade Saputra, Sebagaimana komitmen dalam kerja sama bilateral indonesia dan inggris untuk bidang lingkungan dan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, seharusnya revisi kawasan hutan besar-besaran tidak dilakukan. Kecuali momen revisi kawasan hutan dijadikan sebagai kendaraan penyelesaian konflik tunarial kehutanan antara masyarakat dengan negara dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.

“Presiden hingga Mentri Kehutanan telah menyatakan komitmen mereka dalam memerangi perubahan iklim, salah satunya mengurangi angka deforestasi kawasan hutan. Kok Pemerintah Bengkulu menyambut komitmen tersebut dengan megurangi luasan kawasan hutan dengan dalih keterlanjuran para korporat” ujar Egi.

Demi menjaga komitmen Carbon Net Sing 2030 pemerintah indonesia agar bukan menjadi hayalan semata, sudah semestinya Mentri Kehutanan meninjau secara cermat terhadap Usulkan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang dilayangkan oleh Pemerintah Bengkulu. Jika kawasan hutan semakin rusak, tindak pengamanan kawasanlah yang harus di evaluasi, bukan kawasan hutannya yang malah direvisi.  Agar momentum revisi tidak menjadi tunggangan para korporasi.