KERTAS KEBIJAKAN

 

Indonesia Saat Ini

tengah melakukan proses penyelesaian background study dan penyusunan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kehutanan 2020-2024.  Jika melihat roadmap pembangunan hutan Indonesia hingga 2045, ekonomi masih menjadi bingkai berfikir serta dasar dalam memandang hutan. Tidak ada cara pandang baru dari negara dalam memandang hutan. Melihat hutan sebagai komoditi akan menghabiskan hutan dalam waktu yang tidak lama.

Semua Kertas Kebijakan Kami

Kertas Kebijakan

Merupakan media untuk publikasi informasi dan berbagi pengalaman tentang kegiatan perhutanan sosial dan pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu.

12 Perusahaan Menunggangi Pelepasan Kawasan Hutan

Alasan adanya fasum dan fasos, lahan terdegradasi, pemukiman dan wilayah kelola masyarakat dalam usulan pelepasan hutan yang disampaikan gubernur Bengkulu adalah modus operandi untuk mendompleng program TORA pres iden Jokowidodo. Secara sederhana, masyarakat dijadikan legitimasi untuk melepaskan hutan.

Penolakan Pelepasan Kawasan Hutan yang Ditunggangi Korporasi

Pelepasan kawasan hutan Bengkulu
melalui revisi tata ruang terus berlanjut, begitu pula gerakan penolakannya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil Bengkulu. Penolakan ini bukan tanpa sebab, pelepasan kawasan hutan diduga kuat ditunggangi oleh beberapa korporasi dan hanya akan menguntungkan mereka saja.

Dibalik Perubahan Status Hutan Bengkulu

8 Januari lalu. Seluas 53.037,68 hektar hutan Bengkulu diusulakan untuk dilepaskan. Berdasarkan hasil analisis Genesis Bengkulu terhadap usulan tersebut, sebagian besar hutan yang diusulkan untuk dilepaskan telah dibebani oleh izin HGU perkebunan kelapa sawit skala besar dan izin usaha pertambangan.

Semua Kertas Kebijakan Kami

Kayu-kayu Tidak Beridentitas Milik PT. Bentara Arga Timber

Kayu-kayu berukuran kira-kira 100 diameter dengan panjang 12 meter terlihat menumpuk di konsesi milik PT. Bentara Arga Timber. Ternyata kayu-kayu tersebut tidak memiliki kode batang (barcode). Kayu-kayu ini hanya memiliki nomor kayu.

Semua Kertas Kebijakan Kami

Laporan Analisis Sawit dan Deforestasi Hutan Mukomuko

Saat ini kondisi existing tutupan kawasan hutan Mukomuko tidak lagi sesuai dengan data tutupan kawasan hutan menurut SK
Kementerian Kehutanan Nomor 784 Tahun 2011. Hutan Mukomuko mengalami deforestasi dengan laju yang tinggi. 

Semua Kertas Kebijakan Kami

Rilis Media

29 Oktober 2019 aksi kedua “Menolak Pelepasan Hutan Ditunggangi Korporasi”. Aksi Kedua ini mengangkat nama-nama perusahaan yang menunggangi pelepasan hutan.

Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan

Sebagian besar kawasan hutan di Bengkulu Lampung dan Banten belum memiliki kepastian hukum, 24 perizinan usaha perkebunan meyebabkan ruang konflik.

Monitoring IUPHHK-HA PT. Anugerah Pratama Inspirasi Di Bengkulu

Hasil pemantauan lapangan dan analisi dokumen Genesis Bengkulu, terdapat dugaan pelanggaran PT. API pada  Juni-Juli 2019.

Semua Kertas Kebijakan Kami

Usulan Indikatif Perhutanan Sosial Wilayah Mukomuko Masuk Dalam
Revisi.1 Peta PIAPS

Seluas 107.000 ha kawasan hutan di provinsi Bengkulu dijadikan target perhutanan sosial.

Semua Kertas Kebijakan Kami

Rencana Pembangunan Mukomuko 2016-2021

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Mukomuko dibagi dalam dua wilayah Rencana pola ruang, yaitu kawasa lindung dan kawasan budidaya.

Perambahan HPT Air Ipuh II Oleh PT Daria Darma Pratama

PT Daria Darma Pratama melakukan penebangan dan penanaman kelapa sawit dalam kawasan HPT Air Ipuh II, mencapai 370 Hektar.

Sengkarut Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko

Merupakan akumulasi cara pemerintah menerbitkan izin menggunakan “kuasa jari telunjuk” tanpa melakukan verifikasi.

Semua Kertas Kebijakan Kami

Menuju Satu Peta Perkebunan Sawit di Bengkulu

Kebijakan penataan untuk menuju satu peta perkebunan menjadi satu keharusan. Hal terpenting yang harus dijadikan sebagai dasar dalam melakukan satu peta ini adalah keselamatan ruang kelola rakyat dan keadilan ekologis.