Kertas Kebijakan
PT AAL berikut Perusahaan induk, pembeli, dan penyedia pembiayaannya
Masih terus memanfaatkan lemahnya tata kelola dan proses administrasi di Indonesia untuk memupuk konflik di Sulawesi dan sekitarnya.
Analisis Koalisi Indonesia Memantau
Menunjukkan 261,19 hektare kebun sawit milik PT Alno Agro Utama dan PT Mitra Puding Mas, dua anak perusahaan AEP, berada dalam kawasan hutan yang menjadi habitat gajah.
Semua Kertas Kebijakan Kami
Kertas Kebijakan
Merupakan media untuk publikasi informasi dan berbagi pengalaman tentang kegiatan perhutanan sosial dan pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan oleh Genesis Bengkulu.
Deforestasi karena kelapa sawit kini kembali meningkat; Konversi cakupan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit juga terus berlanjut setelah batas waktu EUDR pada tanggal 31 Desember 2020, dan bahkan meningkat pada tahun 2022.
Hasil identifikasi konsesi dalam kawasan hutan ditemukan, seluas 17.633,00 hektar konsesi perkebunan sawit PT.AAL berada dalam kawasan hutan, yang dikuasai oleh 17 anak perusahaannya.
Provinsi Bengkulu tahun ini kembali akan melakukan revisi kawasan hutan seluas 122.448,25 ha. Terdiri dari Usulan Perubahan peruntukan 61.786,17 ha dan Usulan Perubahan Fungsi 60.671,50 ha. Genesis Bengkulu melakukan profilisasi perusahaan yang memiliki kepentingan.
Semua Kertas Kebijakan Kami
Kertas Kebijakan
Merupakan media untuk publikasi informasi dan berbagi pengalaman tentang kegiatan perhutanan sosial dan pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan oleh Genesis Bengkulu.
Alasan adanya fasum dan fasos, lahan terdegradasi, pemukiman dan wilayah kelola masyarakat dalam usulan pelepasan hutan yang disampaikan gubernur Bengkulu adalah modus operandi untuk mendompleng program TORA pres iden Jokowidodo. Secara sederhana, masyarakat dijadikan legitimasi untuk melepaskan hutan.
Pelepasan kawasan hutan Bengkulu
melalui revisi tata ruang terus berlanjut, begitu pula gerakan penolakannya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil Bengkulu. Penolakan ini bukan tanpa sebab, pelepasan kawasan hutan diduga kuat ditunggangi oleh beberapa korporasi dan hanya akan menguntungkan mereka saja.
Pada 8 Januari lalu. Seluas 53.037,68 hektar hutan Bengkulu diusulakan untuk dilepaskan. Berdasarkan hasil analisis Genesis Bengkulu terhadap usulan tersebut, sebagian besar hutan yang diusulkan untuk dilepaskan telah dibebani oleh izin HGU perkebunan kelapa sawit skala besar dan izin usaha pertambangan.
Semua Kertas Kebijakan Kami
Kayu-kayu Tidak Beridentitas Milik PT. Bentara Arga Timber
Kayu-kayu berukuran kira-kira 100 diameter dengan panjang 12 meter terlihat menumpuk di konsesi milik PT. Bentara Arga Timber. Ternyata kayu-kayu tersebut tidak memiliki kode batang (barcode). Kayu-kayu ini hanya memiliki nomor kayu.
Semua Kertas Kebijakan Kami
Laporan Analisis Sawit dan Deforestasi Hutan Mukomuko
Saat ini kondisi existing tutupan kawasan hutan Mukomuko tidak lagi sesuai dengan data tutupan kawasan hutan menurut SK
Kementerian Kehutanan Nomor 784 Tahun 2011. Hutan Mukomuko mengalami deforestasi dengan laju yang tinggi.
Semua Kertas Kebijakan Kami
29 Oktober 2019 aksi kedua “Menolak Pelepasan Hutan Ditunggangi Korporasi”. Aksi Kedua ini mengangkat nama-nama perusahaan yang menunggangi pelepasan hutan.
Sebagian besar kawasan hutan di Bengkulu Lampung dan Banten belum memiliki kepastian hukum, 24 perizinan usaha perkebunan meyebabkan ruang konflik.
Hasil pemantauan lapangan dan analisis dokumen Genesis Bengkulu, terdapat dugaan pelanggaran PT. API pada Juni-Juli 2019.
Semua Kertas Kebijakan Kami
Indonesia saat ini
tengah melakukan proses penyelesaian background study dan penyusunan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kehutanan 2020-2024. Jika melihat roadmap pembangunan hutan Indonesia hingga 2045, ekonomi masih menjadi bingkai berfikir serta dasar dalam memandang hutan. Tidak ada cara pandang baru dari negara dalam memandang hutan. Melihat hutan sebagai komoditi akan menghabiskan hutan dalam waktu yang tidak lama.
Semua Kertas Kebijakan Kami
Semua Kertas Kebijakan Kami
Usulan Indikatif Perhutanan Sosial Wilayah Mukomuko Masuk Dalam
Revisi.1 Peta PIAPS
Seluas 107.000 ha kawasan hutan di provinsi Bengkulu dijadikan target perhutanan sosial.
Semua Kertas Kebijakan Kami
Menuju Satu Peta Perkebunan Sawit di Bengkulu
Kebijakan penataan untuk menuju satu peta perkebunan menjadi satu keharusan. Hal terpenting yang harus dijadikan sebagai dasar dalam melakukan satu peta ini adalah keselamatan ruang kelola rakyat dan keadilan ekologis.
Jam Kerja
Senin s/d Jumat – 9:30 hingga 17:00
Info Kontak
genesisbkl@gmail.com
Jl. S kahayan No 61, RT 18, RW 03, Kel. Tanah Pata, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu